Optimalisasi Aplikasi Sistem Database Kebijakan (SIBIJAK) Badan Kebijakan Transportasi

Abstract

Transformasi kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi (BKT) membawa implikasi pada perubahan output organisasi menjadi rekomendasi dan analisis kebijakan. Mengiringi transformasi tersebut, pengembangan Aplikasi Sistem Database Kebijakan (SIBIJAK) telah dimulai sejak tahun 2020 sebagai repositori digital, dan terus berevolusi menjadi instrumen digitalisasi proses bisnis yang terintegrasi berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2023 dan Keputusan Kepala BKT Nomor 10 Tahun 2025. Meski didesain untuk mencegah hilangnya dokumen historis dan memonitor proses perumusan kebijakan, implementasi SIBIJAK di lapangan masih menghadapi kendala signifikan. Penelitian ini mengidentifikasi tiga tantangan utama: (1) masih tingginya toleransi pengabaian sistem tanpa adanya konsekuensi yang mengikat, (2) belum adanya integrasi atau interoperabilitas SIBIJAK dengan aplikasi pemerintahan lainnya (seperti persuratan, perencanaan, dan monitoring), serta (3) rendahnya kesadaran (awareness) SDM yang memicu disparitas data antara target riil unit kerja dengan data yang diinput ke sistem. Artikel ini mengusulkan strategi pengoptimalan melalui penegakan regulasi yang ketat, integrasi arsitektur sistem (API), dan manajemen perubahan (change management) SDM guna mewujudkan ekosistem kebijakan digital yang komprehensif